**Resensi Sederhana: *The New Public Governance?***
*(Editor: Stephen P. Osborne, Routledge, 2010)*
### **Apa Itu Buku Ini?**
Buku ini membahas evolusi teori dan praktik **pemerintahan publik** (public governance), khususnya pergeseran dari paradigma *New Public Management* (NPM) ke **New Public Governance** (NPG). Osborne dan para kontributor berargumen bahwa NPG bukan sekadar tren baru, melainkan respons terhadap kompleksitas negara modern yang melibatkan banyak aktor (pemerintah, swasta, masyarakat sipil) dalam jaringan kolaboratif.
### **Ide Utama**
1. **Kritik terhadap NPM**:
– NPM (1980–2000-an) fokus pada efisiensi birokrasi dan mekanisme pasar, tapi dianggap gagal menangani isu *lintas organisasi* dan ketimpangan sosial.
– NPM terlalu mengandalkan kontrol hierarkis dan kontrak, tanpa mempertimbangkan dinamika jaringan.
2. **Kelahiran NPG**:
– NPG menekankan **kolaborasi multi-pemangku kepentingan** (pemerintah, LSM, swasta, warga).
– Paradigma ini melihat negara sebagai *sistem plural*: kebijakan publik lahir dari interaksi berbagai aktor, bukan hanya otoritas pemerintah.
– Contoh: Kemitraan publik-swasta, jaringan kebijakan, tata kelola berbasis komunitas.
3. **Tiga Pilar NPG**:
– **Negara Plural**: Banyak aktor saling bergantung.
– **Akuntabilitas Jaringan**: Akuntabilitas negoisasi, bukan hierarkis.
– **Nilai Publik**: Fokus pada keadilan sosial dan hasil (outcome), bukan sekadar output.
### **Struktur Buku**
– **Bagian I**: Teori governance (misalnya: peran globalisasi, meta-governance).
– **Bagian II–IV**: Studi kasus kemitraan, kontrak, dan jaringan antarorganisasi.
– **Bagian V**: Analisis jaringan kebijakan (contoh: kebijakan narkoba di Inggris).
– **Penutup**: Agenda riset masa depan untuk NPG.
### **Kekuatan**
– **Komprehensif**: Menggabungkan perspektif teoretis dan empiris dari akademisi ternama (e.g., Guy Peters, Carsten Greve).
– **Relevan**: Menjawab tantangan pemerintahan abad ke-21 yang semakin kompleks dan terdesentralisasi.
– **Provokatif**: Mempertanyakan apakah NPG benar-benar paradigma baru atau sekadar adaptasi.
### **Keterbatasan**
– **Bahasa Akademis**: Tidak mudah diakses pembaca non-akademik.
– **Fokus Anglo-Saxon**: Contoh kasus didominasi konteks Eropa/Amerika.
### **Mengapa Penting?**
Buku ini **pionir** dalam memetakan transisi dari NPM ke NPG. Cocok untuk:
– Akademisi/praktisi administrasi publik,
– Pemerhati kebijakan publik,
– Siapa pun yang ingin memahami bagaimana pemerintahan modern bekerja dalam jaringan kolaboratif.
Berikut ringkasan isi buku ***The New Public Governance? Emerging Perspectives on the Theory and Practice of Public Governance***
### **Paragraf 1: Kritik atas New Public Management (NPM) dan Kelahiran NPG**
Buku ini membongkar keterbatasan paradigma *New Public Management* (NPM) yang dominan pada 1980–2000-an. NPM—dengan fokusnya pada efisiensi birokrasi, mekanisme pasar, dan kontrol hierarkis—dikritik gagal menjawab kompleksitas tata kelola modern. Osborne dan kontributor (seperti Guy Peters dan Carsten Greve) menunjukkan bahwa NPM terlalu mengabaikan *interdependensi aktor* lintas sektor (pemerintah, swasta, masyarakat sipil) serta tidak mampu menangani isu keadilan sosial. Dari sini, muncul **New Public Governance (NPG)** sebagai paradigma alternatif yang menekankan kolaborasi dalam *jaringan multi-pemangku kepentingan*.
### **Paragraf 2: Inti New Public Governance dan Pilar Teoritis**
NPG didefinisikan sebagai tata kelola berbasis **negara pluralis**, di mana kebijakan dan layanan publik dirancang melalui interaksi dinamis antar-aktor di luar struktur birokrasi tradisional. Tiga pilar utamanya adalah:
1. **Sistem plural**: Negara bukan satu-satunya aktor; swasta, LSM, dan warga berperan aktif dalam *co-production*.
2. **Akuntabilitas negosiasi**: Pertanggungjawaban dibangun melalui kesepakatan dalam jaringan (*networks*), bukan hierarki.
3. **Nilai publik**: Efektivitas diukur dari *outcome* (keadilan, keberlanjutan) bukan sekadar *output*.
Buku ini mengeksplorasi implementasinya lewat studi kasus seperti *congestion charging* di London (kemitraan pemerintah-swasta-warga) dan *elder care* di Singapura (kolaborasi negara-keluarga-komunitas).
### **Paragraf 3: Tantangan dan Agenda Masa Depan**
Meski menjanjikan, NPG menghadapi tantangan serius: koordinasi jaringan yang rumit, risiko ketidaksetaraan partisipasi, dan dilema legitimasi demokratis. Osborne mengajukan 7 agenda riset kritis untuk mematangkan NPG, termasuk desain arsitektur organisasi negara pluralis, mekanisme akuntabilitas dalam sistem terfragmentasi, serta metode evaluasi kinerja jaringan yang cair. Buku ditutup dengan pesan bahwa NPG bukan sekadar teori—ia adalah **kerangka operasional** untuk menghadapi realitas masyarakat modern yang terhubung, kompleks, dan menuntut inovasi kolaboratif.
> ✨ **Kesimpulan Esensial**:
> *”NPG menggeser fokus dari ‘pemerintahan oleh negara’ ke ‘tata kelola oleh masyarakat’—di mana publik, privat, dan sipil bersama-sama menciptakan nilai publik.”*
> *(Osborne, 2010: 413)*
*The New Public Governance?* adalah bacaan wajib untuk memahami masa depan tata kelola publik — di mana inovasi, kolaborasi, dan keadilan sosial menjadi inti.
📌 Pesan Kunci Osborne:
“Governance is not about government alone, but about how governments, businesses, and civil society collaborate to create public value.”